CIAMIS, (GNC);- Upaya membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas terus dikuatkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Melalui kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemkab Ciamis menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Aula Sekretariat Daerah, Rabu (8/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Ciamis, jajaran pimpinan perangkat daerah, Inspektur Kabupaten, Sekretaris Daerah, serta tim dari Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK yang memberikan pendampingan langsung dalam proses evaluasi.
Tim KPK menekankan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Pengawasan, transparansi, serta partisipasi publik menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi.
Bupati Ciamis menyambut baik pendampingan tersebut dan menegaskan komitmen antikorupsi tidak cukup hanya pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan melalui perbaikan nyata dalam sistem pemerintahan.
“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk introspeksi bersama untuk memperkuat sistem pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan terbuka,” tegas Bupati.
Menurutnya, tata kelola yang baik menjadi pondasi penting bagi kepercayaan publik. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Ciamis menyiapkan tiga langkah strategis untuk memperkuat integritas dan efektivitas birokrasi: stabilisasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis hasil, optimalisasi pengawasan internal melalui Inspektorat, serta percepatan digitalisasi layanan publik dan pengadaan barang/jasa.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menutup celah potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi.
“Transparansi bukan hanya tentang membuka data, tapi memastikan setiap proses pemerintahan dapat diakses, diawasi, dan dipertanggungjawabkan,” ujar Bupati.
Sementara itu, perwakilan KPK mengapresiasi keseriusan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menjalankan reformasi tata kelola. Menurutnya, keinginan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan menjadi indikator penting komitmen antikorupsi di daerah.
“Pendekatan pencegahan yang dikolaborasikan dengan inovasi daerah akan memperkuat budaya integritas dan tanggung jawab publik,” ungkap tim Satgas KPK Wilayah II.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang refleksi bagi seluruh unsur pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa prinsip good governance benar-benar dijalankan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan sinergi yang kuat antara Pemkab Ciamis dan KPK, diharapkan terbentuk birokrasi yang semakin transparan, profesional, dan adaptif terhadap perubahan. Lebih dari sekadar menjaga integritas, langkah ini menjadi pijakan penting menuju pemerintahan yang bersih, melayani, dan dipercaya masyarakat.