Partai Demokrat Tanggapi Tagar Indonesia Terserah

JAKARTA – Munculnya tagar Indonesia terserah mendapat tanggapan dari Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jovan Latuconsina.
Ia menilai, tagar itu merupakan protes halus yang disampaikan para tenaga medis kepada pemerintah atas ketidaktegasan dalam penanganan penyebaran Covid-19.

“Saat ini tenaga medis benar-benar menjadi pihak yang paling bingung. Mereka masih harus berjibaku dengan pasien Covid, berusaha menyembuhkan yang positif dan mengurangi jumlah korban terpapar, tetapi si sisi lain kebijakan pelonggaran PSBB justru membuat kegelisahan baru akan kemungkinan bertambahnya pasien,” cuitnya melalui akun twitter @jovanamel, Rabu (20/05/2020).

Ia berharap, dengan meninggalnya Ari Puspita yang menjadi seorang perawat di Surabaya menjadi kasus terakhir meninggalnya tenaga medis akibat terpapar Covid-19. Sebelumnya juga telah berguguran para tenaga medis dalam perjuangan melawan Covid-19 karena mereka sendiri terkena virus dari pasien yang ditanganinya.

“Kedepannya jangan ada lagi tenaga medis yang meninggal karena terinfeksi Covid-19. Maka dari itu, saya meminta kepada pemerintah lebih memperhatikan mereka dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah harus tegas, jangan plin-plan dalam penanganan ini sehingga tidak jatuh korban lagi,” ucapnya

Lebih lanjut, menyinggung tentang rencana pelonggaran PSBB, Jovan khawatir itu akan membuat situasi semakin memburuk, orang terinfeksi semakin banyak, masa darurat semakin lama, dan yang paling berbahaya korban meninggal terus bertambah.

“Saya melihat pertimbangan ekonomi yang menjadi alasan pemerintah melonggarkan PSBB. Selama PSBB saja korban terus berjatuhan, apalagi dilonggarkan. Khawatirnya nanti semakin lama waktu kita untuk recovery,” tutur mantan Danyonif Raider 323 Kostrad ini.

Kondisi ekonomi seperti sekarang ini sangat sulit. PHK terjadi di mana-mana, muncul orang miskin baru, serta perusahaan banyak yang tutup. Bila dilonggarkan sekarang berarti pengorbanan mereka selama diam di rumah dua bulan menjadi sia-sia.

“Bila terjadi pelonggaran, maka resikonya sangat besar. Pemerintah harus melihat itu. Mereka yang sudah diam di rumah selama dua bulan, menjadi korban PHK, serta kini menderita kesulitan ekonomi bisa disebut menjadi korban kebijakan pemerintah yang tidak jelas itu. Korban masih berjatuhan kok malah PSBB dilonggarkan,” pungkasnya.