CIAMIS, (GNC);- Pemerintah Kabupaten Ciamis kembali berhasil memperoleh predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Penghargaan tersebut, merupakan yang ke 11 kalinya secara berturut-turut yang diterima Kabupaten Ciamis, sejak pemeriksaan tahun anggaran 2013.
Penghargaan Opini WTP disampaikan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat Sudarminto Eko Putra,. SE., MM., CSFA., CFrA kepada Penjabat Bupati Ciamis, H. Engkus Sutisna, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, pada Senin (20/05).
Dalam hal ini, Pemkab Ciamis terus berkomitmen dan melakukan kinerja dengan optimal dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
baca juga: Peringati Harkitnas Tahun 2024, Pj Bupati Ciamis: Pupuk Semangat Persatuan
Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan Pemkab Ciamis dalam mematuhi standar akuntansi dan tata kelola keuangan yang baik, tetapi juga menunjukkan konsistensi dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan.
Opini WTP yang diberikan oleh BPK merupakan bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Dengan didukung oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Pemkab Ciamis terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Melalui pencapaian ini, Pemkab Ciamis juga semakin memperkuat citra dan reputasi sebagai salah satu daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik di Indonesia.
Pj Bupati Ciamis mengucapkan, terima kasih atas berbagai rekomendasi dan arahan yang diberikan oleh kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat atas LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Ciamis dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Hasil ini merupakan kerja keras dari seluruh pihak terkait, karenanya saya mengucapkan terima kasih dan berharap hal ini terus kita pertahankan di tahun berikutnya”, pungkas Bupati.
Capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan dan pengelolaan keuangan demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia. (Tim)***
