Hadiri Serah Terima Jabatan Kepala BPK Jabar, Bupati Ciamis: Siap Berkolaborasi

BANDUNG, (GNC);- Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Auditorium Lantai 5, Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Jalan Moh Toha No. 164, Bandung, Kamis (13/03/2025).

Dalam acara ini, jabatan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat yang sebelumnya diemban oleh Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, Ak, CFrA**, secara resmi diserahterimakan kepada Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi,  Ketua DPRD Jawa Barat, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, serta sejumlah Kepala Daerah dan pimpinan instansi vertikal di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jabar Tekankan Pentingnya Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti arah kebijakan pembangunan daerah dan pentingnya pemahaman mendalam tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang birokrasi. Oleh karena itu, peran Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi sangat strategis dalam memastikan anggaran daerah dikelola secara efektif, bukan sekadar untuk memperbesar belanja birokrasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat,” ujar Dedi Mulyadi.

Ia menegaskan bahwa pembangunan harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan pengelolaan irigasi.

Selain itu, ia juga mengkritik mentalitas birokrasi yang sering kali menghindari program-program berisiko tinggi karena khawatir mendapat sorotan negatif dari publik. Menurutnya, pembangunan yang berdampak besar memerlukan keberanian untuk mengambil langkah progresif, tentunya dengan regulasi yang melindungi para birokrat dalam menjalankan tugasnya.

Isu Ketenagakerjaan dan Digitalisasi Rekrutmen Tenaga Kerja

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Jawa Barat. Ia mengusulkan perlunya digitalisasi sistem rekrutmen tenaga kerja, di mana pemerintah daerah harus memiliki basis data tenaga kerja dari tingkat desa hingga provinsi.

“Dengan adanya database tenaga kerja yang terintegrasi, perusahaan akan lebih mudah merekrut tenaga kerja lokal tanpa harus melalui prosedur yang rumit,” ujarnya.

Komitmen BPK dalam Menjaga Akuntabilitas Keuangan Daerah

Serah terima jabatan ini bukan hanya sekadar momen seremonial, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai lembaga yang berperan dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara, BPK diharapkan terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, bersih, dan efisien.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan BPK dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami akan terus berkomitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kolaborasi dengan BPK sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Herdiat.

Dengan kepemimpinan baru di BPK Perwakilan Jawa Barat, diharapkan proses audit dan pengawasan keuangan daerah semakin optimal, guna mendukung pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Barat.