BANDUNG-DPD Partai Gerindra Jawa Barat telah melakukan uji kelayakan terhadap seluruh bakal calon kepala daerah di 16 kota/kabupaten se-Jabar. Uji kelayakan digelar selama 4 hari, mulai Senin-Kamis (21-24/8) di Bumi Gerindra Jabar Jalan PHH Mustofa Kota Bandung.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilukada Partai Gerindra Jabar Ali Rasyid menyatakan, penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan calon kepala daerah kabupaten/kota se-Jawa Barat merupakan kelanjutan dari penjaringan yang dilakukan DPC di 16 daerah.
Tahapan tersebut menjadi instrument pertanggungjawaban Partai Gerindra kepada publik dalam melahirkan sosok kepala daerah berintegritas, berkualitas, dan orisinil.
“Di kabupaten kota ada Bappda. Mereka sebelumnya menjaring bakal calon, kemudian dilaporkan ke DPD Partai Gerindra Jabar. Lanjutannya, kita melakukan fit and proper test kepada seluruh calon tanpa terkecuali,” kata Ali kepada wartawan di Bumi Gerindra Jabar Jalan PHH Mustofa Kota Bandung, Jumat (25/8).
Ali menyatakan, tahapan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan secara konsisten tanpa mengistimewakan kader dan status jabatan kontestan. Mereka diuji oleh para pakar kompeten, di antaranya mantan Rektor Universitas Islam Negeri Bandung Nanat Fatah Natsir, pengamat politik Universitas Parahyangan Asep Warlan, pengamat politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi, praktisi komunikasi Ilmi Hatta, 2 Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Kardaya Warnika dan Oo Sutisna, serta anggota pleno Bappda Jabar.
“Total ada 79 peserta. Namun 5 orang mengundurkan diri, 3 orang didiskualifikasi, 1 orang gugur administrasi. Jadi total ada 70 peserta yang lolos tahapan selanjutnya. Ke-70 orang tersbeut, terdiri dari 2 petahan, 8 birokrat, 4 TNI aktif, 2 mantan kepala daerah, 2 jurnalis, sisanya dari berbagai ragam profesi. Namun dari jumlah itu, hanya 9 perempuan yang ikut. Ini menunjukan rendahnya minat kaum perempuan terhadap partisipasi kepala daerah,” ucapnya.
Ali mengatakan, dua petahana yang mengikuti penjaringan adalah Bupati Garut Rudy Gunawan dan Bupati Sumedang Eka Setiawan. Sebenarnya ada dua petahan lain yakni Bupati Ciamis Iing Syam Arifin dan Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara. Keduanya dinyatakan didiskualifikasi karena meminta perubahan jadwal dan lokasi.
“Bupati Ciamis dan Wabup Purwakarta minta kami datang ke daerahnya. Karena tidak patuh, kita anggap tidak serius. Padahal kami sedang bersemangat mencari putra terbaik bangsa. Terpaksa kami tegas terhadap mereka,” kata Ali.
Dia melanjutkan, setelah kegiatan uji kelayakan dan kepatutan, Bappda Partai Gerindra Jabar akan menggelar verifikasi faktual. Tim akan mendatangi ke daerah masing-masing untuk mengukur popularitas, hubungan dengan warga, dan banyak aspek lainnya.
“Saat verifikasi faktual, kami belum melibatkan lembaga survey. Nah September nanti baru melibatkan lembaga survey independen untuk melihat keseriusan terhadap pilkada. Kita cek pemasangan atribut, sosialisasi ke warga. Namun hasil kandidat ada di DPP, dengan catatan DPD akan merekomendasikan 3 besar per daerah. Yang direkomendasikan punya kapabel dan surveynya bagus. Soal tiga nama ini, tunggu akhir September,” pungkasnya. [ito/Inilahkoran.com]
