Efisiensi APBD Jawa Barat 2025: Sorotan pada Lembur Pakuan dan Transparansi Anggaran

CIAMIS, (GNC);- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp5,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana yang lebih tepat sasaran.

Namun, munculnya isu mengenai alokasi dana efisiensi untuk Lembur Pakuan, yang dikenal sebagai kediaman Gubernur Dedi Mulyadi, telah menimbulkan sorotan dan perdebatan publik.

Latar Belakang Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran sebesar Rp5,1 triliun ini dilakukan sebagai respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/833/SJ. Dana yang berhasil dihemat dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas, termasuk:

Infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, transportasi, dan sanitasi): Rp3,6 triliun

Pendidikan: Rp1,3 triliun

Kesehatan: Rp122,9 miliar

Cadangan pangan: Rp46,1 miliar

Program kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi: Rp35,5 miliar

Kontroversi Alokasi Dana untuk Lembur Pakuan

Kontroversi muncul setelah anggota DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwin, mengungkapkan adanya alokasi anggaran sebesar Rp42,9 miliar untuk kategori “Prioritas Lainnya terkait Lapangan Pekerjaan.” Dari jumlah tersebut, sekitar Rp27,3 miliar disebut dialokasikan untuk proyek budaya di Lembur Pakuan, termasuk penataan kawasan wisata, pentas seni, dan penyusunan buku budaya Sunda.

Maulana mempertanyakan apakah alokasi sebesar itu untuk satu lokasi lebih penting dibanding pemerataan pembangunan budaya di seluruh Jawa Barat.

Bantahan dari Pemprov Jawa Barat

Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, membantah bahwa hasil efisiensi anggaran dialokasikan untuk keperluan Lembur Pakuan.

Herman menegaskan bahwa seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan, dengan alokasi yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat.

Proyek-proyek tersebut mencakup penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, dan penerbitan buku budaya, yang melibatkan riset komprehensif dan profesional dari berbagai bidang.

Herman juga menjelaskan bahwa kegiatan safari pembangunan, yang dikenal dengan tagline “Nganjang Ka Warga,” bukanlah perjalanan dinas biasa, melainkan inisiatif untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat melalui hiburan seni pertunjukan. Kegiatan ini telah dilaksanakan di beberapa kecamatan dan mendapat sambutan positif dari warga.

Komitmen terhadap Transparansi

Pemprov Jawa Barat menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam pengelolaan anggaran. Proses pembahasan pergeseran APBD 2025 telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan dilaporkan kepada DPRD Jawa Barat.

Selain itu, struktur pergeseran anggaran dapat diakses publik melalui website resmi Pemprov Jawa Barat, memastikan bahwa masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik secara langsung.

Efisiensi anggaran APBD Jawa Barat tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi dana yang lebih efektif.

Meskipun muncul kontroversi terkait alokasi dana untuk Lembur Pakuan, Pemprov Jawa Barat telah memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses struktur pergeseran APBD 2025 melalui website resmi Pemprov Jawa Barat. (RED)**