CIAMIS, (GNC);- Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2024.
Workshop mengangkat tema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Dengan peserta sebanyak 600 kepala OPD, 27 Camat se-Kabupaten Ciamis, serta 173 kepala desa yang mengikuti secara daring dan luring.
Penjabat (Pj) Bupati Ciamis Budi Waluya, S.E., M.M., secara langsung membuka acara tersebut bertempat di Aula Setda Ciamis, Jum’at (15/11/2024.
Pemateri pada workshop diantaranya Anggota DPR RI Komisi XI, Dr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si., Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya, Zaenal Abidin, S.E, M.AP., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang diwakili oleh Satgas Tindak Pidana Korupsi Kejati Jabar, dan Kepala Perwakilan BPKP Jabar, Adi Gemawan, Ak, MM, CA, CFrA, QIA, APP, CGCAE, CIAE.
Pj. Bupati Ciamis, Budi Waluya mengucapkan selamat datang kepada para peserta dan narasumber dan mengapresiasi kepada BPKP Jawa Barat yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan workshop ini.
“Saya berharap agar pemerintah desa di Kabupaten Ciamis dapat lebih mahir dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” Ungkapnya.
Ia juga mengatakan pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dalam memperkuat desa agar mampu mandiri dan berkembang.
“Perlu bapak ibu kepala desa ketahui, bahwa dengan begitu besarnya peran dan anggaran yang telah diterima oleh desa, tidak berarti pemerintah desa dapat mempergunakannya secara semena-mena,” Tegasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya mengikuti regulasi yang ada agar dana desa yang diterima dapat digunakan dengan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
“Karena itu semua ada regulasi yang mengaturnya, agar dalam realisasinya anggaran di desa dapat dipergunakan sesuai peruntukan, lebih terarah serta tepat sasaran. Oleh karenanya pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya,” Jelas Budi.
Ia berharap forum ini dapat menjadi tempat untuk saling bertukar pengalaman para kepala desa untuk menemukan solusi dari kendala yang dihadapi, serta memperkuat tata kelola keuangan desa.
“Saya berharap kegiatan ini diikuti dengan serius oleh seluruh peserta demi kemajuan desa-desa di Kabupaten Ciamis,” Tegas dan Pungkasnya.
Sementara Kepala Perwakilan BPKP Jabar, Adi Gemawan, Ak, MM, CA, CFrA, QIA, APP, CGCAE, CIAE., menyampaikan laporannya bahwa acara ini di ikuti oleh kepala OPD, Camat dan Kepala se-Kabupaten Ciamis.
“Sebanyak 600 kepala OPD, 27 Camat se-Kabupaten Ciamis, serta 173 kepala desa yang mengikuti secara daring dan luring,” Jelasnya.
“Kami selaku panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya, juga kepada Pemkab Ciamis yang telah memfasilitasi kegiatan workshop ini,” Tambahnya.
Dijelaskannya, tujuan digelarnya kegiatan ini adalah agar para peserta workshop memperoleh informasi, untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam pengelolaan keuangan, serta mendorong pembangunan SDM di desa.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksankan pemberian apresiasi kepada desa berprestasi, dengan berbagai kategori.
Untuk Kategori Pengelolaan Keuangan Desa terbaik yang pertama jatuh kepada Desa Selasari Kec. Kawali, kedua adalah Desa Rancah Kec. Rancah dan ketiga adalah Desa Bangunharja Kec. Cisaga.
Selanjutnya, untuk Kategori Pengelolaan Aset Desa terbaik pertama jatuh kepada Desa Tanjungsari Kec. Sadananya, kedua adalah Desa Kertaharja Kec. Cijeungjing, dan ketiga adalah Desa Awiluar Kec. Lumbung.
Lenih lanjut, untuk Kategori Pengelolaan BUMDes terbaik yang pertama jatuh kepada Desa Margaharja Kec. Sukadana, kedua adalah Desa Mangkubumi Kec. Sadananya, dan ketiga adalah Desa Werasari Kec. Sadananya.
