Tasikmalaya, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) bekerjasama dengan Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Koordinasi Lintas Sektor Model Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 15-16 November 2021 di Hotel Grand Metro Kota Tasikmalaya.
Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Pendampingan Model Perencanaan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak (PTKIA) yang telah berlangsung dari bulan Maret-November 2021.
Lokakarya ini dibuka oleh Kadinkes Ciamis yang diwakili Ivan selaku Kabid Yankes. Dalam sambutan pembukaannya, Ivan mengatakan pertemuan hari ini merupakan pertemuan ke lima secara tatap muka setelah yang pertama sosialisasi di Pangandaran, pertemuan lintas sektor di Tasikmalaya dan Yogyakarta, dan sekarang loka karya pengembangan model perencanaan terpadu kesehatan ibu dan anak dengan kepala puskesmas kemarin dan sekarang dengan lintas sektor di Grand Metro Tasikmalaya. Situasi saat ini
Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita dalam sistem kesehatan masyarakat merupakan indikator penting untuk menilai seberapa efektif suatu program kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Meningkatnya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita menunjukkan bahwa implementasi program yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas hingga Dinas Kesehatan belum berjalan dengan optimal.
Tercatat, terjadi 28 kematian ibu pada tahun 2014, dan menjadi 11-15 kasus kematian Ibu pada tahun 2015-2019. Namun hingga oktober 2021 terjadi peningkatan kematian Ibu sebanyak 33 kematian.
Selain itu, kematian Neonatal sebesar 68 kasus, bayi sebanyak 25 kasus, dan balita sebanyak 9 kasus hingga Oktober 2021. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan perlunya perbaikan sistem pelayanan kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan hingga Puskesmas.
Masalah Implementasi Program KIA
Peneliti Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, Candra, SKM., MPH mengatakan dalam implementasi Program KIA, ada 2 hal yang menjadi permasalahan yaitu masalah pada paket layanan yang delivery untuk intervensi masalah kesehatan Ibu dan masalah pada Manajer program.
Dikatakan lebih lanjut, Bahan dan Layanan atau disebut Paket Layanan yang disediakan dalam intervensi masalah ibu hamil belum benar-benar dapat meningkatkan status kesehatan Ibu hamil sehingga perlu paket layanan yang komprehensif untuk memastikan ibu hamil yang memiliki faktor resiko atau memiliki kegawatdaruratan kehamilan dapat melakukan persalinan dengan aman. Ujarnya.
Selain itu, Candra menambahkan dalam implementasi program intervensi KIA juga tidak ada manajer program yang benar-benar bekerja untuk memastikan program berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa paket layanan yang disediakan benar-benar di konsumsi (jika dalam bentuk makanan) atau dibaca (jika dalam bentuk buku).
Keterlibatan Lintas Sektor dalam Program KIA
Lokakarya yang diikuti oleh 21 orang peserta ini melibatkan beberapa lintas sektoral diantaranya perwakilan dari Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kominfo, RSUD Kabupaten Ciamis, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Ciamis, TPP PKK, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh dan Tim FK-KMK UGM.
Baca juga Rumah Ambruk di Banjarsari, Bupati Kunjungi Korban
Pada lintas sektor ini, meski setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) telah memiliki program atau kegiatan yang bersinggungan langsung ataupun tidak langsung pada peningkatan kesehatan ibu hamil, namun intervensi mereka sering langsung diberikan kepada penduduk yang belum tentu sama dengan sasaran dari Dinas Kesehatan seperti PKH, KB, dll.
“Sehingga perlunya adanya perbaikan dan penyamaan sasaran spesifik intervensi program kesehatan ibu dan anak antara dinas kesehatan dan OPD lain”. Ujar Candra.
“Selain itu, bahan dan layanan yang disediakan oleh masing-masing OPD perlu mendukung kebutuhan Dinas Kesehatan sebagai leading sektor dalam intervensi faktor resiko dan bumil risiko tinggi”. Imbuhnya.
Dinas Kesehatan dan Organisasi Perangkat Daerah yang lain bersama-sama menyediakan paket Layanan yang komprehensif untuk memastikan penduduk sasaran spesifik program KIA, misal ibu hamil yang mengalami kegawatdaruratan kehamilan dapat melaksanakan persalinan yang aman.
Menentukan petugas pelaksana yang mampu mengantarkan paket layanan komprehensif kepada ibu hamil yang mengalami kegawatdaruratan kehamilan. Selanjutnya menentukan sistem pendukung pekerja inti seperti sistem informasi, sistem pembiayaan, obat-obatan dan logistik untuk mendukung petugas pelaksana mudah mengantarkan paket layanan sampai pada ibu hamil yang memiliki kegawatdaruratan kehamilan.
“Semua komponen diatas perlu dikelola seorang manajer program untuk memastikan setiap komponen dapat bekerja dan memastikan bahwa paket layanan komprehensif telah diberikan pada sasaran program”. Ujarnya.
Selain itu, Candra menambahkan perlu adanya pengawas mutu program untuk memberikan standar kerja pada pemberi layanan dan memastikan tidak ada satupun ibu hamil yang memiliki kegawatdaruratan yang tidak mendapatkan paket layanan komprehensif yang telah disediakan.
Untuk itu, Candra berharap semua Organisasi Perangkat Daerah perlu memeriksa kembali program dan kegiatan apa saja yang dapat membantu dinas kesehatan dalam rangka intervensi masalah kematian ibu dan anak di Kabupaten Ciamis.
“Bupati selaku pemegang otoritas penuh kesehatan di Kabupaten perlu membuat regulasi yang memungkinkan setiap OPD bekerja dalam satu sistem layanan kesehatan Ibu Hamil di Kabupaten Ciamis”. Pungkasnya.
Diskominfo Ciamis (Eka)
# FK-KMK UGM
