CIAMIS – Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Dan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Secara Virtual bertempat di Ruang Videcon Setda Ciamis, Minggu Malam (31/01/2021).
Selain Menko Kemaritiman dan Investasi kegiatan Rakor tersebut juga diikuti oleh Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh Kepala Daerah se Indonesia secara virtual.
Sementara Wakil Bupati Ciamis didampingi oleh Sekretaris Daerah dan unsur Forkopimda seperti Kapolres, Dandim, Kajari, Kepala Dinas Kesehatan, Kasatpol PP dan terakhir Kepala BPBD Ciamis.
Membuka Rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa masyarakat dengan sosioekonomi rendah memerlukan perhatian ekstra untuk diberikan edukasi mengenai bahaya Covid-19.
“Berdasarkan Penelitian, responden dengan sosioekonomi rendah hanya 50% yang menyadari bahaya dari Covid-19 dan diantara responden itu 58% yang menyadari bahwa jika terkena covid-19 dapat menularkan serta membahayakan orang-orang disekitar,” ungkap Luhut.
“Covid 19 merupakan RNA yang mudah bermutasi, penularan yang tidak terkendali mempercepat mutasi virus. penularan perlu dicegah untuk menghindari munculnya varian baru berbahaya seperti di Brazil san Afrika Selatan”, tambahnya.
Oleh karenanya, Luhut menegaskan agar semua dapat mengambil peran untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahayanya Covid-19 terutama peran dari kementrian agama, Polri, TNI, serta para Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati/Wali Kota sampai tingkat pemerintahan terendah.
Baca juga Rotasi & Mutasi Jabatan; 397 ASN Dilantik Menempati Jabatan Baru
Ia menuturkan secara Historis Dari pelaksanaan PSBB DKI Jakarta pada bulan September Dibutuhkan penurunan Mobilitas diatas 30% untuk mengendalikan penambahan kasus.
“Berdasarkan kasus di DKI, liburan panjang Idul Adha dan Tahun Baru Islam menaikan jumlah pasien dirawat 100% (dari 2.000 ke 4.000), sementara libur panjang akhir Oktober dan nataru menaikkan jumlah pasien dirawat 133% (dari 3.000 ke 7.000),” jelasnya.
Menko Kemaritiman dan Investasi berharap operasi perubahan prilaku bisa lebih terintegrasi dan dilakukan secara terukur antara TNI, POLRI dan Satpol PP sehingga perekonomian masih bisa tetap berjalan namun jumlah kasus bisa ditekan.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pemberlakuan PPKM tahap pertama yang dimulai tanggal 11 sampai dengan 25 Januari hasilnya Positivity Rate naik dan Ekonomi menjadi tertekan.
“Hal tersebut disebabkan karena implementasi PPKM tidak maksimal atau dalam pelaksanaan eksekusi masih kurang, diantaranya disebabkan oleh faktor Kejenuhan masyarakat, kejenuhan aparat dan adanya berita program vaksinasi sehingga mengendurkan masyarakat pada protokol kesehatan,”tandasnya.
Ia menegaskan perlu adanya langkah-langkah yang signifikan yang bisa memberikan semacam efek kejut dimasa PPKM di tahap kedua sampai 8 Februari.
“Mulai malam ini harus mulai dirapatkan di daerah khususnya para Forkopimda karena Forkoppimda adalah sebagai kuncinya untuk adanya kekompakan antara pemerintah daerah kemudian di dukung oleh TNI dan POLRI dan juga potensi- potensi masyarakat maupun non pemerintah lainya, hal ini agar PPKM dapat benar-benar berdampak positif,” Jelas Tito.
HUMAS CIAMIS
