Bupati Ciamis Ikuti Penyerahan DIPA Dan TKDD Tahun 2021 Oleh Presiden Secara Virtual

CIAMIS, – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mengikuti acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 oleh Presiden RI secara virtual di Ruang Vidcon Setda Ciamis. Rabu (25/11/2020).

Turut hadir mendampingi Bupati Ciamis Sekretaris Daerah Kabuaten Ciamis Dr. H Tatang M.Pd, Sekretaris Dinas Keuangan R. Yadi Tisyadi, SE., MM dan diikuti oleh seluruh kepala daerah dan instansi terkait se Indonesia.

Dalam sambutannya Presiden RI Ir. H. Joko Widodo mengatakan tahun 2020 merupakan tahun yang sulit. Dan tahun 2021 juga masih menghadapi ketidakpastian. Karenanya, kecepatan, ketepatan dan akurasi harus tetap menjadi karakter setiap kebijakan.

“APBN 2021 berfokus pada 4 hal, yakni Penanganan Kesehatan (difokuskan pada vaksinasi Covid-19), Perlindungan Sosial, Pemulihan Ekonomi dan terakhir Reformasi Struktural,” Ucapnya.

Presiden juga menyampaikan Belanja pada APBN 2021 mencapai Rp 2.750 triliun, terdiri dari Belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 1.032 triliun, serta Transfer Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 795,5 triliun yang kesemuanya untuk mendukung Pemulihan Ekonomi.

“Belanja Pemerintah merupakan roda penggerak ekonomi, saya meminta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk melakukan Reformasi Anggaran, serta memanfaatkan APBD dan APBN dengan cermat,” jelasnya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang sangat menantang akibat covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat.

“Diantaranya mobilitas manusia yang dibatasi, perdagangan global merosot, sektor keuangan global bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan bahkan ekonomi global masuk jurang resesi,” ungkap Sri.

 

Baca juga Puluhan Difabel Ikuti Pelatihan Tata Boga

 

Menanggapi hal itu Ia menuturkan keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting di dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19. Termasuk memberikan perlindungan sosial dan melakukan ekonomi sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020 yang diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp 1.039 triliun.

“Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjadi kekuatan counter cyclical dari Pelemahan ekonomi. Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 untuk tahun 2020 ini,” kata Menkeu.

Di sisi lain Sri menjelaskan efektivitas APBN di dalam mengurangi dampak negatif pandemi sangat tergantung kepada pelaksanaannya yang tepat sasaran tepat waktu dan tepat kualitas.

“Untuk itu koordinasi dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan pemerintah daerah sangat penting dan menentukan,” jelas Menkeu.

HUMAS CIAMIS