Jakarta – Duduknya tiga purnawirawan jenderal dalam struktur pengurus Partai Golkar dinilai sebagai strategi Setya Novanto selaku ketua umum untuk mengurangi gesekan internal. Gesekan terjadi akibat adanya kelompok yang ingin mengganti Novanto dari kursi Ketum Golkar, yang namanya disebut dalam dugaan korupsi kasus e-KTP.
Pengamat politik UI Arbi Sanit mengatakan kehadiran tiga jenderal ini akan mengurangi suara sumbang yang ingin menggulingkan Novanto. Sosok Letjen (Purn) Eko Wiratmoko, Komjen (Purn) Anang Iskandar, dan Letjen (Purn) Lodewick Freidrich Paulus akan memutus rantai kelompok yang memprotes kepemimpinan Novanto. Model kepemimpinan militer bakal membungkam suara sumbang di partai itu.
Arbi mengibaratkan Novanto saat ini tengah dikawal politikus-politikus dengan latar belakang militer. “Novanto minta dikawal orang-orang militer. Orang-orang yang melawan dia di internal dibungkam,” kata dia ketika berbincang dengan detikcom pada Kamis (12/10/2017).
Ketiga pensiunan jenderal itu memang menduduki posisi strategis di DPP Golkar. Eko, misalnya, duduk sebagai Korbid Polhukam, Lodewijk sebagai Korbid Kajian Strategis dan SDM, serta Anang Iskandar memimpin Badan Litbang Golkar.
Partai Golkar tahu betul karakter purnawirawan dalam struktur kepengurusan. Purnawirawan ini tak bakal jauh dari kepemimpinan sentralistik. Bagi Novanto, kehadiran mereka bakal efektif mengendalikan kondisi internal partainya yang kian santer dengan tiupan penggantian kepemimpinan gara-gara kasus e-KTP.
Arbi menyebutkan partai ini sudah kenyang mengecap model kepemimpinan militer. Pada masa Orde Baru, purnawirawan menghias muka Partai Golkar yang direkomendasikan melalui bagian sosial politik TNI (dulu ABRI) dan Kementerian Dalam Negeri.
“Di masa Orde Baru, berbagai konflik internal selesai di tangan purnawirawan, di Golkar apalagi,” jelasnya.
Pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris menambahkan sejarah Partai Golkar membuktikan bahwa partai ini merupakan tempat berpolitik paling nyaman bagi militer. Terbukti, beberapa pecahan Partai Golkar didirikan oleh purnawirawan yang terdepak dari lingkup internal.
“Sebut saja Partai Hanura yang dibentuk Wiranto, Gerindra yang dibentuk Prabowo Subianto, dan PKP yang dibentuk Edi Sudrajat,” jelasnya.
Sekjen Golkar Idrus Marham menyebut masuknya pensiunan TNI ke jajaran elite partai beringin sesuai dengan khitah partai. Seperti diketahui, sejarah berdirinya Golkar tak bisa dilepaskan dari purnawirawan TNI dan Polri.
“Ini kalau kita mau tahu, sejarah Golkar tahun ’64, dulu Golkar ini didirikan oleh tokoh-tokoh dari TNI. Ini sejarahnya gitu. Jadi kalau jenderal masuk Golkar berarti kembali ke khitah,” ujar Idrus. (erd/jat)
Sumber : detik.com
