JAKARTA-Ketua Tim Pemilihan Kepala Daerah Pusat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid menyayangkan pernyataan Dedi Mulyadi yang menyebut adanya permintaan Rp 10 miliar agar rekomendasi Gubernur Jawa Barat bisa didapat Dedi. Kemarin, 26 September 2017, Bupati Purwakarta yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat itu menyebut pernah dimintai uang oleh seorang tokoh yang mengaku dekat dengan DPP Golkar untuk memuluskan rekomendasinya maju di Pilgub Jabar 2018 nanti.
Seperti yang dilansir dari Pikiran-rakyat.com ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu, 27 September 2017, Nurdin mengatakan seharusnya Dedi segera melaporkan penelepon itu ke DPP ketimbang membuka lebih dulu ke publik. Nurdin juga sudah menghubungi Dedi, agar segera melaporkan orang yang dia maksud.
“Saya langsung SMS ke dia, kata saya: Kalau benar ada yang nelepon minta Rp 10 miliar untuk rekomendasi, lebih baik laporkan secara resmi ke DPP dan laporkan pidana. Tapi dia belum menyebut siapa,” kata Nurdin sambil memperlihatkan pesan singkat yang telah dia layangkan ke Dedi sesaat setelah Nurdin mendengar kabar tentang pernyataan Dedi di Bandung.
Nurdin yang juga menjabat Ketua Harian DPP Golkar menegaskan kalau DPP tak pernah punya permintaan seperti itu. Kalaupun ada yang mengatasnamakan DPP tanpa melalui Bendahara Umum maka dia mempersilakan melaporkan ke pihak yang berwajib.
“Tidak ada mahar, di Golkar itu tertib. Kalau ada lewat bendahara. Kalau lewat orang ya itu pribadi masing-masing, kalau dapat SK terimakasih diuruskan, kalau enggak ya suruh lapor Polisi, penipuan. Di Golkar enggak ada mahar,” ucapnya.
Meskipun begitu Nurdin tak memungkiri dalam euforia politik seperti ini selalu saja ada yang memanfaatkan situasi. Caranya beragam, di antaranya lewat permintaan uang seperti tadi.
“Ya bisa-bisa saja. Tapi kan kita punya mekanisme pengambilan keputusan. Saya ketua Tim Pilkada Pusat dimana setiap keputusan dilibatkan DPD I, kalau tidak melalui itu ya di luar sistem,” ucapnya.
Saat ini Golkar juga masih terus menggodog nama-nama yang dianggap layak maju di Pilgub Jabar 2018 nanti dan belum memberi rekomendasi secara resmi. Oleh karena itu dia pun berharap semua pihak tidak bereaksi secara berlebihan.
“Boleh saja kecewa tapi kalau ada yang bersifat internal harusnya taat asas. Apalagi untuk Jabar belum ada yang secara resmi direkomendasikan, jadi enggak perlu bereaksi, tanya ke DPP. Daripada bereaksi di luar koridor organisasi,” ucapnya.
Nantinya setelah ada pasangan calon yang disepakati maka DPP akan menyampaikan ke DPD I dan calon yang bersangkutan kemudian diserahkan dalam forum resmi. “Dalam proses bisa berbeda tapi setelah ada keputusan resmi dari partai siapapun di Jawa Barat tidak boleh melawan, kalau melawan sanksi organisasi,” ucapnya.
Sebelumnya, di Bandung Dedi Mulyadi menyampaikan sebuah orasi di depan kader mereka. Dedi yang sempat menyulut emosi pada pendukungnya saat itu mengeluarkan unek-uneknya sambil berurai air mata. Bahkan yang paling mengejutkan dia mengakui pernah ditawari harga fantastis untuk sebuah rekomendasi dari DPP Golkar.
“Ada tokoh, dari Bogor, tokoh biasa yang merasa dekat dengan DPP menawari saya Rp 10 miliar (agar rekomendasi turun), tapi saya tolak,” kata dia.
“Ketika saya tidak bisa memenuhinya, rekomendasi tidak akan keluar. Kalau SK tetep ga turun gimana? Kita lihat nanti. Saya tidak mau membuat spekulasi. Saya objek. Golkar bukan milik individual, tapi saham (dukungan),” kata dia menegaskan.
