Anggota DPD RI Eni Sumarni: Jabar Idealnya 40 Kabupaten

0
eni sumarni

SUMEDANG– Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Ir Hj Eni Sumarni MKes mengatakan, DPD RI tetap memproses usulan pemekaran daerah baru meskipun pemerintah melakukan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB). Aaspirasi DOB dari masyarakat harus tetap menjadi perhatian serius stakeholders terkait.

“Pemekaran DOB sudah dibahas cukup lama kemudian keluar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang berisi penataan daerah berisi pembentukan daerah dan penyusunan daerah. Di situ diatur harus ada peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan desain besarnya. Kita berpandangan aspirasi DOB ini kan dari masyarakat jadi kita melakukan kajian serta membuka diri jika ada aspirasi yang masuk,” ujar Eni Sumarni Minggu (18/03/2019).

Mengenai Pemekaran Jawa Barat, anggota DPD RI asal Sumedang ini menilai Jawa Barat sangat layak dimekarkan menjadi 40 daerah yang awalnya hanya 27 kabupaten dan kota. “Dibadningkan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur saya kira sangat wajar Jabar jadi 40 daerah,” katanya.
Namun kata, Eni pembentukan DOB i harus dilakukan melalui kajian secara komprehensif. Pihak terkait harus melihat daerah-daerah yang akan dimekarkan secara objektif dari berbagai aspek.

“Pendapat saya daerah yang layak dimekarkan itu adalah Sukabumi, Bogor, Garut dan Tasikmalaya,” tandasnya.

Eni menyarankan sebelum pembentukan DOB, Pemprov Jabar harus melakukan kajian lebih dulu. Sehingga pengajuan otonomi daerah sudah melalui pembahasan secara akademik, objektif dan rasional dari pemerintah daerah maupun pusat. Ada beberapa aspek penilaian sebagai syarat pemekaran wilayah.

“Ada beberapa kriteria pemekaran wilayah itu. Misalnya jumlah penduduk, pendapatan daerah, pelayanan, segi fungsi pemerintahan banyak lah segi aspek yang mesti di ukur dari kemungkinan otonomi daerah itu,” ungkap dia.

Ia mengatakan kajian secara komprehensif ini harus dilakukan agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Pasalnya, sambung dia, ada beberapa otonomi daerah baru yang dianggap gagal berkembang.

Ia menjelaskan sudah ada beberapa daerah yang sudah masuk dalam kriteria kajian awal otonomi daerah baru seperti Garut Selatan, Bogor Utara, dan wilayah di Kabupaten Bandung. Namun, sambung dia, perlu ada kajian lanjutan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pemekaran daerah baru dilakukan dengan adanya masa transisi sebelum menjadi pemerintahan definitif. Masa transisi ditinjau selama beberapa tahun.

“(Lama kajian) tergantung kompleksitas, ada yang bisa cepat 6 bulan, bahkan lebih. Ini berkaitan serapan APBN, diukur per tahunnya nanti dinilai ada juga disebutnya pra daerah otonom. itu juga jadi ukuran masa transisi itu uji coba dalam beberapa tahun kalau tidak (efektif) kembali ke induk,” jelas dia

“Uji coba dilakukan agar tidak terburu-buru karena harus ada DPRD, kantor pemerintahan jadi harus ada biaya besar oleh pusat,” menambahkan. (rev)

(Visited 35 times, 10 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here