Kebijakan Penambahan Anggaran Untuk Kelurahan Dinilai Tepat

0

CIAMIS – Mengacu pada kondisi objektif di kelurahan yang ada di Kabupaten/Kota di berbagai provinsi, begitu juga yang terjadi di Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran terkecuali kab Pangandaran yang tidak ada kelurahan.

Anggota DPR RI Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si mengungkapkan pasca di implementasikannya UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, terjadi gejolak kecemburuan antara Desa dengan Kelurahan dalam hal kucuran alokasi anggarannya.

‌Maka untuk mengatasinya yang benar dan tepat sekali kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menambah anggaran bagi pemerintahan kelurahan, sehingga terjadi sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

“Menanggapi suara minor, saya menganggapnya sebagai hal yang biasa saja, karena sudah pasti selalu saja terkait dengan dinamika proses politik untuk kontestasi di pemilu 2019 nanti”,ungkapnya.

Lebih lanjut Agun menjelaskan, pemerintah tidak sembarangan dan tidak dadakan karena dana desa sudah dikucurkan sejak 2015 dan terus bertambah, dimana tahun 2019 yang sudah disetujui meningkat lagi dari Rp.60 triliun di 2018 menjadi Rp.73 triliun sehingga terjadi kesenjangan anggaran.

“Kesenjangan tersebut mulai terasa ketika dana desa secara berturut turut terus meningkat setiap tahunnya, sementara dana untuk kelurahan statis peningkatannya dari tahun 2015-2018.Sehingga wajar kalau untuk tahun 2019 ditingkatkan, guna mengimbangi dalam rangka sinergitas pemerintahan dan pembangunan”, pungkasnya. (Wawan/Galuhnews)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here