Kinerja Panwaslu Ciamis Dipertanyakan

0

CIAMIS-Ketua Forum Kajian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (FKSPM) ,E.Djauhari,  mempertanyakan netralitas dan kinerja Panwaslu Kabupaten Ciamis.

Temuan FKSPM Ciamis itu melihat banyak kejanggalan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Panwas dalam Pilkada Ciamis 2018 ini.

Misalnya saja kata dia,masih terpampangnya baliho program pemerintah berukuran besar dengan foto terpampang sang petahana H. Iing dan H.Oih Burhanudin di beberapa titik dikantor pemerintahan.

“Ini menjadi catatan tersendiri terhadap kinerja Panwas disamping beberapa temuan pelanggaran yang menyalahi aturan dan peraturan,”ungkap E.Djauhari.

Tentunya lanjut dia,kondisi tersebut memantik persepsi negatif terhadap kinerja Panwaslu yang terkesan tidak tegas atau telah melakukan pembiaran.

“Tentunya hal ini Panwas bisa diajukan dan terkena sanksi administratif dan pidana menurut PKPU No.4/2017 dan UU No. 10 /2016,”ungkap E.Djauhari.

Dikatkan E.Djahari bila saja kemarin Panwaslu sudah ngomong menyurati intansi terkait dan Pol PP terkait baliho seperti halnya di halaman kecamatan Cikoneng dan di beberapa titik lainya itu salah kamar.

“Seharunya Panwaslu itu meminta Bupati PJS ataupun Sekda untuk memerintahkan dinas intansi terlait menurunkan baliho itu,”kata E.Djauhari.

Dari hal ini saja jelas Panwas kurang profesional dan tentunya kita semua mempertanyakan kinerja Panwas,kurang profesional atau tidak netral.

“Bila saja hal ini dibiarkan tentunya kamipun akan melaporkan kinerja Panwas yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan,”tegas E.Djauhari.

Komisioner Panwaslu Ciamis Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Fahmi Fajar Mustofa,mengaku pihaknya sudah dan akan terus menertibkan dan menindak beberapa kasus yang dianggap melanggar ketentuan termasuk penertiban baliho program pemerintah sesuai denga tupoksi.

“Tentunya kami akan bertindak sangat hati-hati dan sesuai prosedur,” tegas Fahmi Fajar.

Menurutnya, jauh hari sebelumnya Panwaslu telah berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga Dinas Perizinan.

“Kami Panwaslu telah meminta agar baliho program pemerintah yang memajang gambar petahana supaya ditutup atau dicabut dan diganti lebih dahulu,”tegas Fahmi Fajar.

Terkait masih adanya baliho petahana yang masih terpampang untuk menurunkan ataupun menutupnya,bukan kewenangan kami Panwas.

“Dalam waktu dekat kita Panwas akan mengirim surat ke Bupati PJS meminta agar iklan program pemerintah yang memajang foto petahana ditutup atau diturunkan dulu,” tegasnya. (YOT/Galuhnews.com)

(Visited 1 times, 1 visits today)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here