Rotasi Mutasi di Ciamis Abaikan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik

0

**Disinyalir Syarat Kepentingan Politik

CIAMIS-Rotasi/mutasi yang telah dilaksanakan terhadap 7 Pejabat tinggi pratama Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis oleh Bupati Ciamis Iing Syam Arifin menuai sorotan, terlebih dilaksanakan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Salah satunya dari Direktur LSM Insan Pencerahan Masyarakat (Inpam) yang juga akademisi Universitas Galuh Endin Lidinillah.

Menurutnya, Rotasi/mutasi tersebut tidak menunjukan atau mengabaikan tata laksana pemerintahan yang baik (Good Governance). Endin menilai rotasi/mutasi ini tidak melihat prinsip tugas pemerintah untuk melayani masyarakat. Meskipun secara aturan rotasi mutasi itu tidak ada masalah, karena sudah mendapat izin dari Mendagri.

Dilihat dari rotasi/mutasi ini, untuk melayani kebutuhan publik sebetulnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah lebih penting dibanding staf ahli. Namun dalam rotasi/mutasi ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah malah dikosongkan. Padahal staf ahli tidak lebih urgen dari pengisian jabatan untuk kepala Dinas Perpustakaan.

“Selama ini staf ahli tugasnya apa, bila dibanding dengan Kepala Dinas Perpustakaan itu lebih kepada melayani, lebih dibutuhkan masyarakat. Dalam mutasi kali ini harus ada penjelasan. Kadis perpustakaan lebih banyak dibutuhkan. Tapi yang ada malah dipindahkan. Apa pertimbangannya?,” Ujar Endin Lidinillah Senin (15/1).

Dikatakan Endin, dilihat dari waktunya rotasi mutasi merupakan hal normal, lebih untik melayani kepentingan publik. Alasannya harus didasarkan pada alasan melayani kebutuhan publik. Permasalahannya, saat ini rotasi mutasi dilaksanakan menjelang cuti.

“Kalau tidak bisa menjelaskan, itu nuansanya politis walaupun sah-sah saja. Tapi masyarakat harus tahu, rotasi mutasi itu harus dari prinsip melayani,” jelasnya.

Dilihat dari sisi the right man the right job, Endin melihat ada yang tidak sesuai, terutama dalam good governance. Rotasi mutasi ini tidak memiliki dasar yang jelas.

“Seperti bu Titin, awalnya yang saya tahu memang staf ahli, kemudian jadi Kadisdukcapil, lalu di Lingkungan Hidup, kemudian di Dinas Perpustakaan, sekarang kembali lagi ke staf ahli. Sebetulnya kompetensinya itu apa, bisa muter-muter seperti itu,” tuturnya.

Endin mengatakan rotasi mutasi ini disamping harus memenuhi kebutuhan publik, kebutuhan organisasi tetapi juga pengisiannya harus tepat. Karena masyarakat akan menilai.

“Dinas Perpustakaan kenapa dikosongkan mohon dijelaskan, kalau memang belum siap melaksanakan open bidding dan memerlukan waktu, kenapa diganti, seharusnya siap dulu baru diganti,” tegasnya.

Dijelaskan Endin, Pilkada 2018 ini hanya alat untuk masyarakat lebih meningkatkan kesejahteraan dengan mengevaluasi pimpinannya, jangan sampai pilkada ini dijadikan tujuan.

“Tidak elok gara-gara Pilkada kepentingan publik terabaikan, dengan tidak melihat prinsip pemerintah sebagai pelayalanan publik,” ujarnya.

Menurut Endin, Solusinya, Kalau misalkan ada ASN yang ada kecenderungan memihak, gunakan pendekatan secara hukum. Kemudian cari bukti yang akurat lalu laporkan ke Panwaslu atai pihak terkait. Jangan sampai melakukan pendekatan politik yang ujungnya akan merugikan masyarakat. (Ccp/Galuhnews)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here